Indonesian Arab Investment Blog

Sebuah headline kapanlagi.com "Kesepakatan Helsinki Bukti Langkah 'Soft Power' SBY" membuat banyak orang tercengang dengan kebijakan SBY. "Wah, apa pula itu softpower?" begitulah kira-kira orang bertanya. Sebegitu hebatkah??

Menurut Om Wikipedia, Soft power is a term used in international relations theory to describe the ability of a political body, such as a state, to indirectly influence the behavior or interests of other political bodies through cultural or ideological means.

Sepertinya wikipedia menekankan "indirectly influence" sebagai arti sesungguhnya soft power tersebut. Sebenarnya ini bukan barang baru. Dalam khazanah budaya Indonesia mempengaruhi orang/badan/negara secara tidak langsung adalah bagain dari taktik untuk survive.

Ingat misalnya budanya "sunkan", "ngak enak" atau "Ewuh Pakewuh" adalah hasil dari soft power tersebut. Hanya saja selama ini orang Indonesia selalu saja gagal untuk menterjemahkannya ke level yang lebih tinggi yakni level pergaulan International.

Indonesia, misalnya selalu kalah dengan Malaysia dalam menerapkan soft power dalam menarik investasi dari Arab. Bahkan lebih tragis lagi, selalu kalah dengan Filipina yang bagi orang Arab termasuk dalam katagori "orang lain". Apalagi dengan Korea, Taiwan, Barzil dll. Sementara Indonesia yang termasuk dalam katagori "Orang Kita" malah terlupakan dan tercampak dari prioritas tujuan investasi para milyarder Arab.

Apakah yang salah??? Untuk mencari solusinya perlu penelitian yang sangat mendalam. Tapi hal ini bukan tidak bisa ditelaah dengan kasat mata saja. Misalnya, seberapa banyakkah dan seriusnyakah orang Indonesia "in dealing" dengan Arab. Misalnya, Hampir di semua negara Arab ada market, swalayan yang menyajikan barang-barang Filipina. Hampir semua Arab bahkan di negara miskin seperti Jordan ada restoran Taiwan, yang menunya bahkan tidak sesuai dengan taste orang Arab dan menunya banyak mengandung babi.

Artinya di lapangan saja tampak bahwa kehadiran orang-orang, businessman, profesional orang Filipina, Malaysia, Cina, Tailand lebih banyak dari orang Indonesia, ini menunjukkan keseriusan meraka untuk melakukan dealing apa saja. Diakui memang Indonesia pasti punya embassy, TKW yang semuanya memang sangat berguna tapi tidak bepengaruh dalam meningkatkan image politik LN Indonesia.

Untuk ke depan, pemerintah seharusnya melakukan hal-hal konkrit saja di negara Arab, karena memang dana Indonesia sangat terbatas. Beberapa ide soft power SBY yang mungkin bisa diterjemahkan di Arab adalah:

1. Embassy Indonesia di Arab, seharusnya dirampingka saja. Pekerjaan-pekerjaan abstrak tidak membawa pada solusi konkrit peningkatan hubungan Indonesia Arab. Seorang Dubes, seorang diplomat sudah cukup untuk menghandel hal-hal abstrak tersebut.

2. Sisa dana perampingan lebih baik disalurkan oleh pemerintah ke investasi yang bermakna untuk meningkatkan hubungan LN Indonesia Arab, misalnya investasi mendirikan Supermarket, Mall, Mart di negara-negara Arab yang produk-produknya mayoritas dari Indonesia. Perusahaan tersebut bisa joint venture Indonesia dan negara Arab setempat yang sekaligus menjadi pusat informasi peluang bisnis kedua negara. Sehingga hubungan ekonomi bisa tercapai. ITPC Dubai, misalnya lebih baik diswastakan dengan kepemilikan saham Indonesia-Dubai 50-50. Sebaiknya itu disulap saja menjadi Mall dan supermarket produk Indonesia yang menyediakan segala macam produk layaknya Hypermart. Image Indonesia akan lebih cemerlang daripada hanya sebagai ITPC yang hanya pembuat laporan dengan biaya operasional yang jutaan dirham tersebut. Bila itu terjadi, di mall tersebut cukup ada kantor perusahaan broker investasi Indonesia Dubai dan UAE yang bersifat komersil sehingga Indonesia tidak terlalu dibebani dengan biaya-biaya operasional yang bersifat birokratis.

3. Dalam menanggulangi masalah TKW/I, sisa dana perampingan diatas, bisa dibuat untuk investasi (maupun joint venture) sebuah perusahaan SDM (human resource management) yang bergerak dibidang penyaluran TKW/I, penjaminan asuransi kerja dan keselamatan para TKW/I tersebut, pendampingan hukum TWW bemasalh di pengadilan dll. Perusahaan ini sahamnya bisa dimiliki 50-50 dengan pemerintah Arab setempat, dimana pada bagian Indonesia sahamnya bisa dibagi rata antara depkeu, deplu, depnaker, dep. pariwisata dll. Sehingga penyaluran TKW semakin profesional. Bahkan kalau bisa Indonesia bisa JV dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Bank tersendiri atau cabang dari Indonesia, yang berfungsi sebagai penyalur pengiriman uang para TKW ke Indonesia. Namun lebih baik mendirikan bank baru (50-50) dengan pemerintah setempat agar bisa membuka cabang di berbagai daerah pelosok negeri tersebut, sehingga bisa menjangkau TKW yang bukan saja hanya ada di ibukota.

Dengan demikian, Bank JV tersebut bisa meluaskan usahanya ke bidang-bidang lain yag berfungsi meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara setempat, seperti retail banking, sharia bangking, investasi dll, pembiayaan perusaahan-perusahan yang ingin buka pabrik, distribusi produk di antara kedua negara; Indonesia dan host.

4. Dalam menangani masalah-masalah sosial, sisa dana perampingan embassy itu lebih baik disalurkan saja kepada NGO international yang berbasis di Indonesia dan mempunyai cabang di negara setempat dan mempunyai kerja sama dengan pemerintah setempat. NGO ini bisa murni inisiatif swasta bisa NGO yang secara tidak langsung didukung pemerintah dalam menjalankan kebijakan LN Indonesia di negara setempat.

Beberapa bidang yang akan di handle adalah, urusan kemahasiswaan, misalnya mengenai kedatangan dan kesejateraan mahasiswa Indonesia di negara Arab tersebut. Merekrut mahasiswa Arab untuk beberapa program beasisw LN Indonesia, memasarkan universitas-universitas Indonesia di Arab, pendirian Universitas ala Indonesia di negara-negara miskin Arab seperti Palestina, Yemen, Comoro, Somalia, Mali, Lebanon atau pusat-pusat pendidikan seperti Dubai, Amman, Qatar, Bahrain yang memang memberi peluang negara asing membuka universitas. Penyaluran "Indonesian Aid" apabila ada bencana seperti banjir bandang di Yemen, Genosida Palestina oleh Israel, gempa bumi, pengungsi, korban perang di Sudan dll, meniru konsep "Usaid" atau "Ausaid".

5.Dalam bidang Turisme, sisa dana perampinagn tersebut lebih baik digunakan untuk membisayai (JV) perusahaan-perusahaan event organizer yang dimiliki oleh orang Indonesia dengan dukungann setempat. Perusahaan ini bergerak secara komersil dibidang seperti pameran, pertemuan, konferensi, travel, aviasi, perjalanan wisata penerbiatan bukau wisata, pemeliharaan arkeologi arab di Indonesia dan sebaliknya, promosi hubunga P 2 P, U 2 U, proyek kerjasama antar sekolah kedua negara dll.

6. Upgradasi pada fasilitas-fasilitas yang ada, misalnya upgradasi sekolah-sekolah Indonesia di Riyad, Cairo, Damascus, Jeddah dll menjadi Universitas yang diakui di Indonesia dan pemerintah setempat. Upgradasi fasilitas kesehatan haji di Mekkah, Madinah menjadi RS International yang dokter-dokter ahlinya dari Indonesia, dengan investasi JV dengan pemerintah setempat dan memperbanyak sekolah dan universitas ala Indonesia di negara-negara Arab. Yang semuanya bertujuan untuk "indirectly influence" seperti yang disebutkan oleh Om Wikipedia di atas, dan tentu seperti yang dicanangkan oleh SBY.

Inti dari persoalan ini adalah bahwa keinginan SBY dalam mengedepankan Soft Power harus direalisasikan secara konkrit sehingga suatu saat Indonesia memerlukan dukungan negara-negara Arab dalam kancah Internasional, dengan sendirinya hal itu sudah tersedia tanpa diminta. Hal ini bisa tercapai apabila kehadiran Indonesia di Arab sudah begitu berarti. Otherwise.... everything is nonsense...